Kongres Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) IX Pullman Jakarta Ilegal

30 Januari 2021

RADARTANGSEL-Kongres Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) IX yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Sabtu (30/1/2021) ilegal alias tidak sah. Karena, Kongres IX PAJ yang sah sudah digelar sebelumnya di Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP), Jakarta Timur, pada Sabtu lalu (5/12/2020)

Demikian diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) terpilih Periode 2020-2023: Ing. Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H. “Kongres dan kepengurusan PAJ yang legal (sah) itu ya satu, yaitu hasil Kongres PAJ IX, Sabtu, 5 Desember 2020. Kongres yang lain, yang (Anda) tanyakan yang digelar hari ini Sabtu (30/1/2021) di Pullman itu, ya ilegal. Namanya legal itu ya satu,” tegas Vidi, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/1/2021).

Vidi sendiri mengantikan Ketua Umum PAJ 2017-2020, Osco Olfriady Letunggamu. Ya, Osco merupakan ketua umum termuda sepanjang sejarah PAJ.

Pria yang merupakan adik kandung pengacara kondang Elza Syarief itu pun memperlihatkan bukti-bukti legalitas kongres dan kepengurusannya yang sudah mendapatkan ketetapan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0000079.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Alumni Jerman. “Keputusan Kemenkumham ini sudah keluar 18 Januari 2021. Silakan Anda lihat sudah ditandatangani Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar, S. H., L.L.M,” tandasnya.

Kembali ke Kongres PAJ IX di Pullman Jakarta yang digelar hari ini, Sabtu (5/1/2021), wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) mencoba menyambangi lokasi kongres. Diwakili Ketua FWPJ, Agus Supriyanto, jurnalis muda itu masuk ke lokasi kongres.

Informasi yang diperoleh ketua FWPJ ini menyebutkan, kongres akan dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Tetapi, hingga selesai acara, orang nomor 2 di RI itu tidak hadir juga.

Mengapa Wapres Maruf Amin enggan membuka kongres? Apakah karena kongres itu ilegal? Wartawan masih belum menemukan jawabannya.

Para pejabat negara yang konon akan hadir di lokasi seperti di rundown acara yaitu Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli Hadir dan lainnya juga tidak menampakkan fisik di lokasi acara.

Lokasi kongres pun tampak sepi, banyak bangku yang kosong. Apakah karena kongres ini ilegal sehingga tidak banyak peserta yang hadir?

Wartawan masih belum menemukan jawabannya. Jadi yang membuka kongres adalah mereka sendiri yaitu dewan pengawas Benni Sutrisno yang konon mewakili ketua KADIN.

Yang ironisnya lagi, ketua FWPJ saat masuk ke ruangan kongres diusir oleh seorang perempuan berhijab, peserta kongres. “Anda dari mana, siapa yang ngundang?” tanya wanita itu.

Sempat terjadi perdebatan antara wartawan dan perempuan peserta kongres itu. Saat ditanya, apa dasar legalitas panitia menggelar Kongres IX PAJ? Wanita itu tidak dapat menjawab dan hanya meminta awak media untuk menunggu dewan pengawas.

Karena, dewan pengawas yang bisa menjawab itu, kata perempuan itu. Ketika ditanya, bukankah, dewan pengawas sudah demisioner pada 4 Desember 2020 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Ketua PAJ yang lama, Osco Olfriady Letunggamu?

Wanita tersebut tidak dapat menjawab dan mempersilakan wartawan untuk meninggalkan nomor ponsel yang bisa dihubungi dewan pengawas nantinya. “Nanti saya sampaikan ke dewan pengawas pertanyaan-pertanyaan you. Tinggalkan nomor HP saja,” pinta dia.

Ketua FWPJ yang mewakili anggotanya ini pun akhirnya berhasil menemui salah seorang kandidat Ketua Umum PAJ, Jenny Widjaja. Saat ditanya, siapa yang menggelar kongres ini?

Jenny yang mengaku kandidat nomor 3 ini mengatakan, yang menggelar adalah dewan pengawas periode sebelumnya. “Dewan pengawas periode sebelumnya yaitu periode 8. Karena, semua demisioner 4 Desember 2020,” aku kandidat yang memiliki motto 5 G (Gabung, Guyub, Guna, Gugu Gaul) itu.

Saat ditanya, dasar legalitas apa yang digunakan untuk menggelar kongres ini karena PAJ kepengurusan Vidi sudah mendapatkan keabsahan dan legalitas dari Kemenkumham? Jenny pun tidak bisa menjawab.

“Mereka (PAJ Pimpinan Vidi) memang sudah mendaftarkan ke kemenkumham. Soal legal, saya tidak ikut campur. Itu tanyakan ke dewan pengawas. Saya tidak kapasitas menjawab itu,” kilah Jenny. (AGS)

Sumber